Irjen. Pol. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. Kapolda Nusa Tenggara Timur (Dok. Instagram/Edwin.Sumantha) Jakarta, sudutnusantaranews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merayakan ulang tahun ke-56 pada 5 Mei lalu. Kapolri termuda kedua setelah Tito Karnavian itu terbilang masih cukup panjang untuk pensiun di usia 58, bakan jika revisi UU Polri disahkan, bisa sampai 60 tahun.
Dilantik pada 17 Januari 2021, lulusan Akpol 1991 itu telah memegang rekor terlama sebagai orang nomor satu di Koprs Bhayangkara sejak era reformasi. Sigit dinilai sukses memimpin Polri setidaknya berdasar riset International Police Science Association (IPSA) bersama Institute for Economics and Peace (IEP) pada 2023 yang menempatkan Polri di peringkat ke 63 dari 125 negara atau naik 21 peringkat dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian narasi pergantian mantan ajudan Jokowi pada 2014 itu mulai nyaring sejak bulan lalu. Stigma negatif berkaitan ‘parcok’ alias partai cokelat dan orangnya Jokowi menutup prestasi lainnya, seperti dirilis riset World Justice Project 2024 dimana Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dalam efektivitas pengendalian kejahatan.
Wacana pergantian Sigit makin kencang di media sosial, khususnya di laman X, yang menyebutkan Istana menghendaki pergantian seiring dengan tudingan publik bahwa selama satu dekade terakhir Polri dianggap sebagai bagian dari alat kekuasaan rezim Jokowi.
Kabar pergantian Sigit mencapai puncaknya saat pelantikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Rudi Darmoko. Lulusan Akpol 1993 itu mengelak saat ditanyakan mengenai kabar tengah disiapkan untuk berkantor di Trunojoyo, Mabes Polri.
“Wah, kata siapa itu, saya enggak tahu tuh. Saya enggak tahu tuh,” kata Irjen Rudi Darmoko kepada wartawan usai serah terima jabatan Kapolda NTT, Selasa (3/6/2025).
Inisial R yang merujuk jenderal bintang dua yang baru akan genap 54 tahun pada Desember mendatang itu makin kuat dengan bumbu telah disetujui Istana. Salah satunya merujuk pada ayah Rudi, yaitu Letkol Inf (Purn) Jumadi, yang merupakan anggota Kopassus dan pernah bersinggungan langsung dengan Prabowo sebagai pelatih.
Jumadi juga merupakan pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Dalam organisasi bela diri khas Nusantara ini, Prabowo Subianto menjabat sebagai ketua umum sejak 1994.
Pengamat kepolisian dari Universitas Nasional Jakarta Selamat Ginting mengatakan Rudi memiliki kualifikasi calon Kapolri karena merupakan peraih Adhi Makayasa Akpol 1993. Menurutnya, Rudi dipinggirkan oleh Sigit sejak menjadi Wakapolda Sulawesi Utara 2021.
Adik angkatan Rudi, kata Ginting, yaitu almunus 94, 95 , dan 96 sudah banyak menjabat Kapolda. Sebaliknya karir Rudi terkatung-katung alias diparkir menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Pangkat bintang satu Rudi bahkan dipegang selama empat tahun. Posisi Rudi baru menanjak di era Prabowo dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dengan bintang dua pada 11 November 2024.
Rudi kemudian dipomosikan sebagai Kapolda NTT. “Jadi Prabowo pasti melihat ini lulusan terbaik pada 1983 kenapa disia-siakan oleh Listyo sedangkan beberapa temannya sudah menjadi Kapolda,” ujar Ginting dalam sebuah siniar, Jumat (6/6/2025) lalu.
Menurut Ginting, posisi Kapolda NTT yang disandang Rudi merupakan langkah menuju kursi Kapolri karena nyaris tidak ada Kapolri tanpa pernah menjadi Kapolda.
“Menurut saya, calon yang paling kuat dijadikan Kapolri adalah Rudi Darmoko bukan Rudi yang lain,” kata Ginting.
Rudi, ia menambahkan, akan dipromosikan dalam posisi bintang tiga sebelum diangkat pada kursi sebenarnya sebagai Kapolri. Ia menyebutkan pemilihan Rudi merupakan upaya bersih-bersih Polri dari pengaruh Sigit —juga termasuk bagian langkah dejokowi.
Pengamat politik Iwan Setiawan sependapat bahwa Presiden Prabowo memang perlu melakukan penyegaran dan pembaruan untuk mendukung dan mengamankan program-program pemerintah ke depan.
“Yang penting memenuhi syarat, berintegritas, punya kemampuan di atas rata-rata, dan punya keberanian memberantas segala tindak pidana, seperti judol, narkoba, perdagangan manusia, dan lain sebagainya,” kata Iwan saat dihubungi Publicanews, Minggu (8/6/2025).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan siapapun yang menjadi calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden untuk disahkan DPR.
Sementara nama yang beredar sengaja dilempar untuk menunggu respons publik. “Beberapa nama calon Kapolri itu sengaja dibuang ke publik untuk test the water. Bagaimana respon publik dan bagaimana respon politik para elite, oligarki, parpol, dan lain-lain” ujar Iwan.
Selain Rudi Darmoko ada beberapa Pati Polri yang juga menguat sebagai pengganti Sigit. Maklum saja dalam 10 tahun terakhir terjadi penumpukan perwira tinggi bahkan setidaknya ada 23 jenderal bintang 3 dari angkatan 88 hingga 96.
Mereka berpeluang menjadi Kapolri tetapi pilihan tetap di tangan Prabowo. Tentu saja, termasuk Rudi Darmoko yang baru jenderal bintang dua tapi ia ‘berdarah’ Kopassus. (feh/publicanews)
