Jakarta, sudutnusantaranews.com – Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan postur RAPBN Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/8/2025). RAPBN 2026 ini telah dibahas dalam Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas itu ditetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,4 persen.
Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun setuju atas hasil rapat kerja tersebut. “Apa yang menjadi kesimpulan rapat hari ini, saya nyatakan disetujui,” ujarnya.
Adapun hal-hal yang disepakati dalam RAPBN 206 meliputi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara target pembangunan yang ditetapkan mencakup tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, Indeks Modal Manusia 0,57, indikator kesejahteraan petani 0,7731, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 5.520 dolar AS.
Postur RAPBN 2026 ini terdiri atas pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, dengan penerimaan perpajakan Rp 2.692,0 triliun, yang terbagi atas pajak Rp 2.357,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp 334,3 triliun.
DPR menilai penurunan defisit dari proyeksi 2025 sebesar 2,78 persen PDB menjadi 2,48 persen pada 2026 sebagai langkah positif dalam memperkuat disiplin fiskal, namun tetap menjaga sifat ekspansif untuk mendukung delapan agenda prioritas pemerintah.
Sri Mulyani menyebut APBN 2026 dirancang menjadi cukup kuat sebagai jangkar stabilisasi.
“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan terutama untuk berbagai kesepakatan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujarnya.
“Ini adalah message yang sangat penting, banyak yang tadinya khawatir bahwa dengan program yang terlalu besar, berubah banyak, maka APBN akan mengalami pressure yang luar biasa,” ia menandaskan. (Hadi/SNN)
