Pontianak, sudutnusantaranews.com — HIPKA Meminta anggaran DAK infrastruktur daerah tidak di potong dalam program efisiensi anggaran APBN 2025. Terutama untuk infrastruktur Jalan, Irigasi, Jembatan karena merupakan penunjang program swasembada pangan serta memberikan efek ekonomi paling tinggi termasuk daya tarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri.
Sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan sesuai Asta Cita Presiden’ Prabowo.
Di sampaikan Ato’ Ismail , Ketua Badan Pengurus Pusat HIPKA pada saat memberi sambutan acara Pelantikan BPW HIPKA Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Sabtu Tanggal 15 Februari 2025.
Program DAK Infrastruktur juga membuka lapangan kerja bagi sarjana teknik , pekerja konstruksi dan menghidupkan pengusaha kecil menengah di bidang konstruksi.
HIPKA mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo serta mendukung efisiensi Anggaran Negara untuk program yang kurang bermanfaat seperti Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas yang berlebihan.
HIPKA menyarankan kepada pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis di berikan hanya kepada orang orang miskin demi keadilan dan APBN yang tepat sasaran seperti yang di lakukan negara kaya China dan Jepang. Di mana anak anak sekolah dari keluarga kaya atau berkemampuan ekonomi membayar apalagi banyak anak anak sekolah yang uang jajannya Rp 50.000 bahkan di atas Rp 100.000 per hari sehingga apabila membayar Rp. 10.000 bukan merupakan persoalan.
Dengan semangat gotong royong dan berkeadilan diharapkan program Makan Bergizi Gratis sukses dan tidak membebani anggaran negara dan menggangu program dasar seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai syarat menuju negara maju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
HIPKA berharap pemerintah mengoptimalisasi pajak sebesar 5% dari PDB Indonesia karena data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mencatat produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2024 sebesar USD 4,98 triliun atau sekitar Rp. 80.000 trilyun tapi Penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.932,4 T atau sekitar 2.4155 % dari PDB .
HIPKA berharap pemerintah meminimalisir program tax holiday bagi investor pertambangan dan sumber daya alam lain serta investasi lainnya sehingga ada optimalisasi penerimaan Negara untuk membiayai Belanja Negara dan Pembiayaan Negara.
HIPKA Meminta Pemerintah Membuat Road Map Dalam Menciptakan 5% Penduduk Indonesia yakni sekitar 14 juta orang Jadi Pengusaha Menengah Yang Memiliki Komitmen Untuk Membayar Pajak 10% dari omset sehingga ada potensi pajak sekitar 20.000 Trilyun. Pajak sebesar Rp 20.000 trilyun otomatis menjadikan Indonesia Jadi Negara Maju dan Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
