Jakarta, sudutnusantaranews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mendesak pemerintah membuktikan tudingan ada upaya makar dalam rangkaian demonstrasi belakangan ini.
Ketua BEM Uiniversitas Indonesia Agus Setiawan menilai dugaan ada makar itu merugikan mahasiswa dan menghambat kebebasan menyampaikan aspirasi.
Agus mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen mengusut berbagai kekerasan oleh aparat dalam demo sepanjang Agustus ini.
“Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan presiden dapat dibuktikan, karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statemen tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan,” ujar Agus dalam audiensi dengan pimpinan DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dari BEM SI hadir dalam pertemuan ini, antara lain, perwakilan UI, Universitas Trisakti, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kemudian ada dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Mereka diterima oleh tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (Nasdem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB). Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat. Begitu pula Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Partai Golkar telah menonaktifkannya per Senin (1/9/2025).
Menurut Agus pernyataan Presiden soal ada upaya makar telah menghambat dan menghalangi-halangi mahasiswa untuk menggelar unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi. Oleh karenanya mahasiswa mendesak agar diungkap pihak yang dimaksud akan melakukan makar tersebut.
“Tim investigasi harus membuktikan anggapan makar dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Karena gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa telah dirugikan atas tudingan makar,” Agus menegaskan
Minggu (31/8/2025), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai makar. Maksud pernyataan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memberikan imbauan agar masyarakat waspada terhadap kondisi bangsa yang tak menentu.
“Jadi teman-teman tidak usah memberikan suatu interpretasi terhadap apa yang disampaikan beliau, Bapak Presiden. Ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada,” kata Sjafrie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan audiensi dengan tiga Wakil Ketua DPR, mahasiswa juga menyesalkan kenaikan tunjangan anggota DPR di saat kondisi perekonomian diwarnai ketidakpastian. Banyak terjadi PHK hingga penurunan daya beli.
Agus Setiawan juga menyoroti anggota DPR yang berjoget karena mendapatkan kenaikan tunjangan.
“Ini yang kemudian membuat hati kami sedih, bapak-bapak. Kami berharap amanat yang dibebankan pada pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Batalkan tunjangan rumah dinas tersebut,” katanya. (Hadi/SNN)
