Jakarta, sudutnusantaranews.com – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyambut baik klarifikasi publik yang dilakukan Rektorat UGM soal keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang menjadi polemik di masyarakat.
“Komisi X DPR RI mendorong publik agar menghormati klarifikasi resmi dari pihak universitas dan menjadikannya rujukan utama,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa kredibilitas akademik merupakan hal yang harus dijaga secara institusional. Menurutnya penjelasan Rektor UGM Prof dr Ova Emilia harus ditempatkan dalam kerangka akademik, bukan dijadikan perdebatan politik.
“Kita harus menempatkan penjelasan ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan tinggi.
Ia menekankan bahwa Komisi X mendorong publik dan pemangku kepentingan untuk merujuk pada keterangan resmi universitas ketika menyikapi isu-isu serupa. Dengan demikian, perdebatan dapat diarahkan pada standar akademik dan mutu institusional, bukan spekulasi
Jumat lalu, Rektor UGM kembali menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus sah UGM yang lulus pada 5 November 1985 dan diwisuda pada 19 November 1985. Rektorat memaparkan seluruh dokumen berkaitan dengan perkuliahan Jokowi.
Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merembet ke skripsi hingga keraguan Jokowi menamatkan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM menjadi polemik publik.
Di sisi lain, polisi telah meningkatkan status penyelidikan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi ke tahap penyidikan. Sebanyak 12 menjadi terlapor dan sebagian besar sudah menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan.
Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka terhadap terlapor yang, antara lain, adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa. (Hadi/SNN)
