Jakarta, sudutnusantaranews.com – Hari ini DPR menggelar rapat paripurna merespon RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir didampingi dua pimpinan lainnnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Saat rapat ini dibuka pada pukul 10.40 WIB, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad tidak tampak hadir. Adapun rapat ini dihadiri oleh 307 orang dari total 580 anggota DPR.
“Dari catatan Sekretariat Jenderal DPR hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Adies saat membuka rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (19/8/2025).
Selain membahas pandangan fraksi, rapat paripurna juga mengagendakan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR tahun sidang 2025-2026.
Adies kemudian mempersilakan masing-masing dari 8 Fraksi untuk menyampaikan tanggapan atas RUU APBN 2026 baik secara lisan maupun tertulis, dengan alokasi waktu sekitar 10 menit masing-masing dari juru bicara fraksi.
Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan RUU APBN 2026 dengan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, serta defisit Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ada delapan program prioritas pemerintah, meliputi ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis; pendidikan; kesehatan; pembangunan desa-koperasi-UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Dari delapan sektor prioritas tersebut, pendidikan memperoleh porsi anggaran terbesar yakni Rp 757,8 triliun.
Berikut 8 alokasi anggaran agenda prioritas Presiden Prabowo pada 2026:
- Ketahanan pangan: Rp 164,4 triliun
- Pendidikan: Rp 757,8 triliun
- Kesehatan: Rp 244 triliun
- Pembangunan desa, koperasi, UMKM: Rp 181,8 triliun
- Ketahanan energi: Rp 402,4 triliun
- Perlindungan sosial: Rp 508,2 triliun
- Pertahanan semesta: Rp 185 triliun
- Akselerasi investasi dan perdagangan: Rp 530 triliun. (Hadi/SNN)
