Serang, sudutnusantaranews.com – Upacara HUT ke-25 Provinsi Banten berlangsung berbeda tahun ini. Usai upacara, Pemprov Banten bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar tes urine acak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Andra Soni berinisiatif menjadi peserta pertama untuk memberikan teladan pemimpin bersih narkotika bagi para ASN.
Tes urine dilakukan secara acak terhadap ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tes ini dilaksanakan setelah upacara di halaman Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (4/10/2025).
Gubernur Andra Soni menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba serta memastikan aparatur pemerintah bersih dari penyalahgunaan zat terlarang.
“Dalam rangka memperingati HUT ke-25 Provinsi Banten, BNN Provinsi Banten bekerja sama dengan panitia melaksanakan pemeriksaan tes urine secara acak kepada ASN tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian dari gerakan melawan narkoba sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Aparatur pemerintah di seluruh OPD Provinsi Banten harus menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan bebas narkoba.
“Langkah ini adalah bagian dari gerakan melawan narkoba sekaligus mendukung Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten Mita Maharani menjelaskan, kegiatan ini merupakan tahap awal dari program pemeriksaan rutin terhadap ASN.
“Pada peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten ini, kami bekerja sama dengan Pemprov Banten untuk mewujudkan ASN yang bersih dari narkoba,” katanya.
Menurut Mita, untuk tahap pertama setiap OPD diwakili oleh 5 hingga 10 orang ASN. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada masing-masing OPD Provinsi Banten.
Hasil tes urine ini juga dapat diketahui dalam waktu singkat. Namun penyampaian resmi dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kepada masing-masing OPD dan sifatnya adalah pembinaan, bukan penegakan hukum,” jelasnya. (Mahbub/SNN)
