Andri Anto Ketua Umum HMI Cabang Ende. (Dok. Pribadi) Ende, sudutnusantaranews.com – Polemik tentang Parade Kebangsaan 1 Juni yang dirangkaikan dengan Festival Maria Guadalupe benar-benar belum mendapatkan titik temu. (23/5/2025).
Bupati Ende Yosep Benediktus Badeoda, belum benar-benar menawarkan solusi terbaik untuk mengakomodir berbagai penolakan dan tuntutan yang saat ini sedang disuarakan oleh kelompok minoritas umat Muslim. Ujarnya Andri Anto.
Dalam pernyataan sikap beliau yang santer digembar-gemborkan oleh beberapa media nyatanya berbanding terbalik dengan realita sesungguhnya.
Beliau mengatakan bahwa tidak ada agama yang mendapatkan sorotan khusus karena semua kegiatan agama dirangkai dalam do’a kebangsaan nyatanya berbanding terbalik dengan SK Panitia yang diterbitkan oleh beliau sendiri. Pungkasnya ketua umum HMI Cabang Ende.
Semua pernyataan beliau di depan media yang sepertinya hanya untuk menyenangkan umat minoritas tetapi pada prakteknya masih jauh panggang dari api.
Di dalam SK Bupati bernomor 145/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Ende Street Festival (PESTA), Festival Ine Maria Guadalupe dan Parade Pancasila Tahun 2025 malah sama sekali tidak menyinggung do’a kebangsaan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Lalu yang manakah yang harus kita jadikan sebagai rujukan,pernyataan lip service Bupati ataukah SK Bupati yang sudah beliau terbitkan ?
HMI Cabang Ende sangat tidak sependapat dengan kebijakan politik yang dibuat oleh Bupati Ende perihal 1 Juni ini. Tegasnya.
Sangat disayangkan, seorang pemimpin daerah dengan trackrecord politik yang sudah cukup mumpuni apalagi beliau ini adalah kader Partai Demokrat yang kita kenal sebagai Partai Nasional malah bertindak dan bersikap sangat primordial.
Semangat nasionalis Demokrat yang sudah dijaga secara turun temurun oleh Bapak Bangsa SBY malah dicoreng dengan ulah kadernya sendiri yang egosentris.
Ini harusnya menjadi perhatian secara khusus bagi Partai Demokrat dalam menggembleng kader-kadernya.
Tuntutan kami sebenarnya sederhana, segera revisi kembali SK dan Surat Edaran yang sudah terlanjur beredar dan mengganti Poin tentang Festival Ine Maria menjadi Doa Kebangsaan Bersama. Tambahnya.
Jika semua pernyataan Bupati tidak didukung oleh surat resmi sebagai legal standing maka kami menilai Bupati sedang melakukan Akrobatik Politik yang taruhannya adalah retaknya persatuan dan kerukunan umat beragama. Tutupnya (*)
