Sumenep, Sudutnusantaranews.com – Mudik seharusnya menjadi momentum kebahagiaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin kembali ke kampung halaman setelah berjuang di perantauan. Dzulkarnain Jamil Fungsionaris Pengurus Badko HMI Jawa Timur (Bidang Agraria dan maritim). Menyampaikan bahwa Kabupaten Sumenep, harapan itu berubah menjadi kekecewaan akibat buruknya tata kelola distribusi tiket mudik gratis. Dugaan kuat adanya mafia tiket yang bermain dalam distribusi ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan indikasi nyata betapa lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap hak rakyatnya sendiri. 12/3/2025.
Kegagalan sistem pendaftaran tiket mudik gratis Express Bahari adalah bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta seluruh instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep, hingga Disperkimhub Sumenep, telah abai dan tidak becus dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ribuan masyarakat yang berharap bisa menikmati fasilitas mudik gratis harus menghadapi sistem pendaftaran yang bermasalah, di mana tiket ludes dalam hitungan jam tanpa kejelasan. tuturnya, Dzulkarnain Jamil pada wartawan sudut nusantara news.
Ketidakbecusan Pemerintah: Indikasi Adanya Mafia Tiket?
Lemahnya sistem pendaftaran dan ketidakterbukaan distribusi tiket semakin menguatkan dugaan bahwa ada permainan kotor di balik program ini. Bagaimana mungkin ribuan tiket bisa habis dalam hitungan jam sementara banyak warga bahkan belum sempat mengakses aplikasi pendaftaran? Apakah tiket ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak, atau justru telah diamankan oleh kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi?
Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan teknis! Ini adalah kegagalan sistemik yang harus segera diusut! Jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk memastikan program publik berjalan dengan transparan dan adil, maka sudah saatnya dilakukan audit total terhadap seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini.
Tuntutan Audit dan Sanksi Tegas bagi Oknum yang Terlibat
Kami menuntut agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk membersihkan dugaan permainan mafia tiket ini. Tidak cukup hanya sekadar klarifikasi dan permintaan maaf—harus ada langkah hukum yang nyata!
- Audit total terhadap proses distribusi tiket mudik gratis yang dikelola oleh Express Bahari dan instansi terkait.
- Investigasi independen oleh lembaga yang kredibel untuk mengungkap siapa saja pihak yang bermain dalam dugaan mafia tiket ini.
- Sanksi tegas bagi pejabat atau oknum yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan distribusi tiket.
- Transparansi penuh dalam setiap program publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk sistem distribusi tiket yang bisa diakses dan diaudit oleh publik.
Jika pemerintah Kabupaten Sumenep masih diam dan tidak segera bertindak, maka ini adalah bukti bahwa mereka memang tidak berpihak kepada rakyat! Jangan biarkan kepentingan segelintir orang merusak hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang seharusnya bersih dan transparan. tambahnya, jamil.
Apakah Pemerintah Sumenep masih memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan bagi warganya, atau justru memilih tunduk pada mafia tiket? Masyarakat menunggu jawaban, dan jawaban itu harus disertai dengan tindakan nyata.
