Jakarta, sudutnusantaranews.com – Komisi II DPR membatalkan semua kunjungan kerja ke luar negeri yang telah mereka jadwalkan tahun ini. Kebijakan itu diambil setelah menjadi salah satu pemicu —selain tunjangan perumahan— gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September.
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembatalan perjalanan kerja ke luar negeri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR.
“Sebagaimana arahan Presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI,” ujar Rifqi dalam rapat kerja bersama mitra di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Rifqi mengatakan dana yang disiapkan untuk kunjungan ke manca negara akan dikembalikan ke kas negara. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat,” kata politikus Nasdem ini.
Komisi II, ia menambahkan, akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Rifqi menyatakan Komisi II berkomitmen menghadirkan tiga fungsi konstitusional DPR, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk kepentingan rakyat.
“Seluruh sidang dan rapat di Komisi II akan terus disiarkan terbuka dan live untuk kemudian menjadi pengawasan publik atas kinerja kita bersama,” Rifqi menegaskan.
Sebelumnya publik menyoroti kunjungan kerja Komisi XI ke Australia di tengah aksi demonstrasi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik bersepakat mencabut tunjangan anggota DPR serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025) lalu. (Hadi/SNN)
